Perang dagang AS-Tiongkok pada tahun 2025 kembali menunjukkan eskalasi yang cukup besar, dengan Amerika menaikkan tarif impor lebih dari seratus persen untuk produk-produk Tiongkok, sementara Tiongkok membalas dengan tarif tinggi untuk energi, mobil, dan suku cadang mesin. Ketegangan ini sempat mereda setelah pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping, di mana Tiongkok setuju untuk membeli kedelai dari Amerika senilai ratusan juta dolar.
Di sisi lain, kebijakan tarif resiprokal Amerika yang mulai berlaku pada April 2025 menambah tekanan bagi banyak negara, dengan 92 negara terkena tarif timbal balik, termasuk Indonesia, yang awalnya dikenakan tarif 32 persen, yang jelas menurunkan daya saing, tetapi setelah negosiasi panjang, tarif tersebut berhasil diturunkan menjadi 19 persen mulai Agustus 2025. Namun, posisi Indonesia masih kurang menguntungkan dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Taiwan yang mendapat tarif lebih rendah, bahkan nol persen untuk beberapa produk unggulan mereka. Untuk mengimbanginya, Indonesia telah menyepakati pembelian energi, produk pertanian, dan pesawat Boeing dari Amerika sebagai bagian dari paket negosiasi.
Dampak langsung ke Indonesia cukup kuat. Produk otomotif, elektronik, tekstil, dan alas kaki mengalami penurunan permintaan di pasar Amerika karena harga menjadi lebih mahal. Pemerintah berusaha mengurangi tekanan ini dengan diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri, terutama karena stabilitas fiskal dan moneter Indonesia masih mampu menjaga kepercayaan pasar, tetapi risiko kompetitif tetap ada.
Secara global, ekonomi dunia juga melambat, dengan proyeksi pertumbuhan yang sebelumnya di atas tiga persen turun menjadi sekitar 2,8 persen, dengan perang dagang, tarif tinggi, dan ketidakpastian kebijakan publik yang menekan, sementara negara-negara dengan populasi muda dan basis ekonomi digital seperti India masih menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat.
Dengan latar belakang ini, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan daya saing ekspor sekaligus memanfaatkan momentum konsumsi domestik. Perang dagang AS-China dan kebijakan tarif resiprokal AS jelas menambah tekanan, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diversifikasi pasar, memperkuat industri dalam negeri, dan menegosiasikan posisi yang lebih strategis dalam perdagangan global.
Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah antisipasi untuk menghindari terlalu membebani ekonomi nasional akibat perang dagang AS-Tiongkok dan kebijakan tarif resiprokal AS.
- Pertama, pemerintah fokus pada negosiasi bilateral dengan AS, setelah tarif ekspor Indonesia ke AS sempat melonjak hingga 32 persen, pemerintah berhasil menurunkan tarif tersebut menjadi 19 persen dengan imbalan kesepakatan pembelian energi, produk pertanian, dan pesawat Boeing dari AS.
- Kedua, Indonesia memperkuat diversifikasi pasar ekspor. Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya bergantung pada pasar AS dan Tiongkok, tetapi juga memperluas ekspor ke kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.
- Ketiga, ada upaya untuk memperkuat industri dalam negeri. Pemerintah menekankan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan produksi, dan peningkatan kualitas produk agar lebih kompetitif. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga global.
- Keempat, pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk memastikan inflasi terkendali, nilai tukar rupiah stabil, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Konsumsi domestik yang kuat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.
- Kelima, Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti ASEAN dan G20 untuk mempromosikan perdagangan yang lebih adil dan mendorong kerja sama regional. Dengan cara ini, Indonesia berusaha membangun solidaritas dengan negara-negara lain yang juga terkena dampak kebijakan tarif AS.