Hanya dua bulan setelah Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel 50 persen (B50), pemerintah kini menatap target yang jauh lebih ambisius: E50, campuran bensin dengan 50 persen bioetanol.
Arahan itu datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026 di Istana Merdeka, Kamis (17/9). kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Presiden memerintahkan penyusunan langkah-langkah serupa yang telah membawa keberhasilan pada B50, kini diterapkan untuk E50.
“Kalau ini mampu kami lakukan ke E50, insyaallah, target kita tidak lagi melakukan impor bensin yang jadi, produk jadi,” ujar Bahlil saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (21/9).
Keyakinan Bahlil bukan tanpa dasar. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia resmi menerapkan B50 secara nasional—campuran 50 persen FAME berbasis minyak kelapa sawit dengan 50 persen solar. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mencapai kadar campuran setinggi itu.
Konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara kebutuhan bensin berkisar 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Hampir setara. Jika B50 diyakini mampu menghentikan impor solar jenis CN 48, maka E50 diharapkan melakukan hal yang sama untuk bensin.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan memperkirakan, jika E50 dan B50 terealisasi penuh, penghematan devisa bisa mencapai US$ 30 miliar atau sekitar Rp 500 triliun per tahun.
“Kalau Rp 500 triliun ini berputar di petani Indonesia,” kata Amran, seraya menyebut potensi penciptaan hingga 8 juta lapangan kerja permanen.
Pemerintah tidak serta-merta melompat ke E50. Bahlil menggambarkan roadmap yang bertahap: E10 mulai 2027, E20 pada 2028, hingga akhirnya menuju E50. Kementerian ESDM bersama Direktorat Jenderal Migas tengah merancang peta jalan tersebut.
Bahan baku yang dipetakan adalah tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga telah menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua untuk perkebunan tebu. Kementerian Pertanian melibatkan 44 kepala daerah untuk mengonsolidasikan pengembangan bahan baku ini.
Bahlil berulang kali merujuk Brasil sebagai model. Negara itu telah menggunakan E30 secara nasional, bahkan E100 di beberapa wilayah. Brasil juga telah mengirim sinyal kesediaan berbagi pengalaman—sebuah nota kesepahaman telah ditandatangani untuk pertukaran tim dan keahlian.
Namun, di balik keberhasilan Brasil, terdapat realitas yang tidak bisa diabaikan. Laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) pada April 2026 mengungkap jurang kompetitivitas yang lebar. Biaya produksi bioetanol Indonesia berada di kisaran US$ 0,70–0,90 per liter, sementara Brasil hanya US$ 0,35–0,40 per liter.
Brasil menekan biaya melalui sistem industri terintegrasi: ampas tebu dimanfaatkan untuk kogenerasi energi, limbah cair diolah menjadi pupuk. Negara itu juga telah menggelontorkan investasi sekitar US$ 25 miliar selama dua dekade sejak akhir 1970-an untuk membangun industri etanolnya.
Masalah lebih mendasar terletak pada kapasitas produksi dalam negeri. Data Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) menunjukkan kapasitas produksi molase menjadi bioetanol mencapai 303.000 kiloliter per tahun. Namun realisasi produksi 2024 hanya 172.000 kiloliter—dan 99 persen di antaranya diserap industri kosmetik, farmasi, serta pangan.
Yang lebih krusial, kapasitas produksi fuel grade ethanol (FGE)—etanol dengan kemurnian di atas 99 persen yang layak dicampur bahan bakar—hanya sekitar 26.000 kiloliter per tahun, dipasok tiga perusahaan di Lampung, Yogyakarta, dan Solo.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti tantangan logistik: sebagian besar molases diproduksi di luar Jawa, sementara fasilitas pengolahan terkonsentrasi di pulau itu. Ia menilai implementasi mandatori E5 hingga E20 secara nasional akan membutuhkan investasi besar pada rantai pasok dan infrastruktur pendukung.
Bahlil berulang kali menegaskan satu hal dengan tegas: program ini tidak boleh menciptakan ketergantungan impor baru.
“Kita tidak mau menerapkan E10, E20, atau E50, tapi etanolnya diimpor dari luar, sama saja bohong. Jadi kita ingin untuk memanfaatkan produksi kita dalam negeri,” ujarnya.
Namun, pertanyaan besarnya: mampukah Indonesia membangun industri etanol yang kompetitif dalam waktu sesingkat itu? Brasil butuh puluhan tahun dan miliaran dolar. Indonesia memiliki bahan baku, lahan, dan komitmen politik. Yang belum terbukti adalah eksekusi dan konsistensi jangka panjang.
E50 bukan sekadar kebijakan energi. Ia adalah taruhan besar: bahwa Indonesia bisa mengubah komoditas pertanian menjadi kekuatan geopolitik, memutar ekonomi di daerah, dan melepaskan diri dari belenggu impor bahan bakar yang selama ini menekan neraca perdagangan.
“Tugas kami sekarang adalah merancang peta jalannya,” kata Bahlil.
Peta itu sedang digambar. Namun antara E5 dan E50, terbentang jarak yang jauh lebih lebar dari sekadar angka.