Desil adalah sistem pemeringkatan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari 1 sampai 10. Keberadaan desil 1 sampai 10 sangat penting karena menjadi salah satu dasar untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial (bansos) serta kebijakan publik lainnya.
Secara statistik, “desil” adalah nilai yang membagi data menjadi 10 kelompok yang sama besar. Dalam konteks Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Indonesia, desil adalah pemeringkatan relatif kesejahteraan keluarga.
Angka desil bukan berarti seseorang memiliki penghasilan atau kekayaan dalam jumlah tertentu. Ini adalah posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan dengan keluarga lain. Penentuan desil tidak hanya melihat pendapatan, tetapi mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama menggunakan metode statistik bernama Proxy Means Test (PMT).
Beberapa indikator yang digunakan antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas. Karena banyaknya indikator, seseorang yang memiliki satu aset (misalnya motor) belum tentu otomatis masuk desil tinggi jika masih memiliki banyak tanggungan atau kewajiban lain.
Belakangan, banyak masyarakat yang mengeluhkan data desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nyata. Sebab sistem desil membaca aset yang dimiliki, tetapi tidak secara langsung membaca kewajiban atau utang (misalnya cicilan rumah, biaya pendidikan, atau biaya kesehatan) yang harus ditanggung keluarga. Sebuah keluarga dengan penghasilan besar tetapi beban utang tinggi bisa saja tetap kesulitan, namun data desil menempatkannya di kelompok mampu.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah kapan saja, sementara pendataan DTSEN perlu waktu dan proses pemutakhiran. Pemerintah sendiri mengakui adanya anomali data dan berjanji akan terus melakukan perbaikan agar data lebih akurat.
Penentuan desil tidak berdasarkan satu data tunggal, melainkan dari penggabungan beberapa basis data dan proses verifikasi berlapis. Sumber data utama berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil penggabungan dari tiga basis data utama kemiskinan nasional, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, data kemiskinan ekstrem dari BKKBN, dan Registrasi Sosial Ekonomi dari BPS.
Proses pendataan awal sangat bergantung pada perangkat desa atau kelurahan. Data dihimpun mulai dari tingkat RT/RW, kemudian dimusyawarahkan di tingkat desa sebelum diinput oleh Dinas Sosial dan BPS. Karena itu, kualitas data sangat bergantung pada keakuratan input dari tingkat desa.
Setelah data terkumpul, BPS-lah yang bertugas melakukan pemeringkatan menggunakan metodologi statistik yang ditetapkan. Desil adalah posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain, bukan ukuran mutlak pendapatan.
Ada dua jenis kesalahan utama yang diakui oleh BPS yang menyebabkan ketidaksesuaian data.
- Inclusion Error: Kesalahan di mana orang atau kelompok yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan sosial, justru tercatat dan masuk dalam daftar penerima. Contohnya, masih ditemukan pedagang kaki lima atau pegawai dengan penghasilan tertentu yang masuk ke dalam Desil 9 dan 10.
- Exclusion Error: Kebalikannya, yaitu kesalahan di mana warga yang sebenarnya berhak dan memenuhi syarat (miskin) justru tidak tercatat dalam daftar penerima .
Selain itu, banyak kasus yang terjadi karena data tidak diperbarui (data dinamis). Kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi jika perubahan tersebut tidak dilaporkan dan diverifikasi, datanya akan tertinggal . Seperti yang disampaikan Mensos, “Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Dan ada yang selama ini menerima tetapi masuk ke inclusion error, sehingga tidak menerima lagi”. Di sisi lain, kasus perubahan desil yang ekstrem (misal dari desil 1 ke 9) juga dianggap tidak normal dan menjadi sorotan.