Konflik Kamboja-Thailand adalah perselisihan panjang yang berakar pada sengketa perbatasan—terutama di sekitar kuil-kuil kuno—yang kemudian berkembang menjadi isu politik domestik dan regional.
Akar Sejarah dan Sengketa Kuil Preah Vihear
Kuil Preah Vihear dibangun oleh para raja Khmer pada abad ke-9 hingga ke-11 sebagai kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Pada masa kejayaan Kekaisaran Khmer, kuil ini menjadi bagian dari jaringan politik dan militer yang menghubungkan wilayah tersebut dengan pegunungan Dangrek. Setelah keruntuhan Angkor, banyak wilayah perbatasan, termasuk Preah Vihear, jatuh ke dalam pengaruh Kerajaan Siam (Thailand).
Situasi menjadi lebih kompleks pada awal abad ke-20 ketika perjanjian antara Prancis (yang menguasai Kamboja) dan Siam menetapkan garis perbatasan berdasarkan peta kolonial. Peta tersebut menempatkan Kuil Preah Vihear di sisi Kamboja, tetapi Thailand menolak interpretasi ini dan mengklaim kuil tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.
Titik terang hukum internasional muncul pada tahun 1962, di mana Mahkamah Internasional (International Court of Justice / ICJ) memutuskan bahwa kedaulatan atas Kuil Preah Vihear sah berada di tangan Kamboja, dan Thailand diwajibkan untuk menarik pasukan yang ditempatkan di sana sejak tahun 1954. Putusan ini didasarkan pada peta kolonial serta prinsip bahwa Thailand telah menerima peta tersebut selama beberapa dekade tanpa keberatan resmi. Secara historis, kuil ini terbukti merupakan warisan Kekaisaran Khmer yang kepemilikannya dikukuhkan kembali melalui yurisdiksi internasional.
Politisasi Domestik di Kedua Negara
Sejak awal abad ke-20, hubungan bilateral Kamboja-Thailand terus dibayangi oleh masalah perbatasan teritorial. Kawasan Preah Vihear dan kompleks Ta Moan Thom menjadi titik paling sensitif yang kerap memicu ketegangan berulang setiap kali gelombang nasionalisme meningkat di kedua negara.
Dalam konteks politik dalam negeri, konflik ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan:
- Di Thailand: Isu perbatasan kerap digunakan oleh pemerintah atau kelompok militer untuk mengalihkan perhatian publik di tengah krisis dan instabilitas politik di Bangkok.
- Di Kamboja: Kepemimpinan politik, termasuk rezim Hun Sen, secara strategis menggunakan isu konflik ini untuk memperkuat citra nasional sebagai pelindung kedaulatan negara.
Tantangan Regional dan Keterlibatan Aktor Eksternal
Di tingkat regional, konflik ini menguji efektivitas ASEAN sebagai organisasi yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, namun di sisi lain harus bertindak sebagai mediator. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia beberapa kali turun tangan untuk mendorong gencatan senjata serta negosiasi damai. Kendati demikian, upaya ASEAN sering kali terbentur oleh benturan kepentingan nasional masing-masing anggota serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa.
Dimensi konflik ini semakin luas tatkala dinamika geopolitik global ikut bermain. Eskalasi militer dan bentrokan bersenjata yang melibatkan serangan udara menunjukkan bahwa sengketa perbatasan ini tidak lagi sekadar masalah bilateral, melainkan bagian dari percaturan geopolitik yang lebih besar, termasuk upaya mediasi internasional yang melibatkan kekuatan-kekuatan global.